Kalsel Surplus Migas, Namun Terkendala Distribusi

31-07-2019 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu meninjau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kalimantan Selatan Foto : Hendra/mr

 

 

Energi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG memegang peranan yang vital dan strategis bagi stabilitas ekonomi. Namun berdasarkan informasi dan pengamatan yang dilakukan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, Pertamina MOR VI Kalimantan Selatan menghadapi persoalan dalam pendistribusian BBM dan LPG. Meskipun ketersediaan migas mengalami surplus.

 

‘Salah satunya adalah pendangkalan Sungai Barito  berpengaruh pada suplai BBM muatan maksimal Kapal Tanker yang dapat masuk 4.400 KL atau Kapal Tongkang/SPOB maksimal 6.000 KL. Adapun actual throughput per hari rata-rata 3.900 KL dan terus bertambah setiap tahunnya sehingga berakibat ketahanan stock sering di bawah 2 hari,” ujar Gus Irawan saat memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kalimantan Selatan, Selasa (30/7/2019).

 

Selain pendangkalan sungai, lanjut politisi Partai Gerindra itu, kondisi kontur tanah yang labil,  membawa akibat biaya pemeliharaan tanki timbun karena mengalami penurunan dan kemiringan. Konsumsi BBM yang semakin meningkat pada satu sisi dan belum terealisasinya pembangunan TBBM baru yang  yang mampu menampung BBM sampai 10.000 KL perlu segera diselesaikan.

 

Begitu juga konversi minyak tanah ke Gas LPG 3 kg bersubsidi sebagian sudah berhasil dilaksankan, namun permasalahan yang kerap dijumpai adalah masalah distribusi. Kasus yang sering dijumpai adalah  harga  gas yang mahal/tinggi yaitu berkisar Rp25.000 - Rp40.000 per tabung (isi 3 kg), juga masih sulit  diperoleh , karena persediaan di Pangkalan kosong, dan kalaupun ada cepat habis. 

 

“Pantauan di lapangan, tidak semua pangkalan menyalurkan jatah kepada warga setempat/sekitar, tetapi mereka simpan atau pindahkan untuk keperluan lain dengan harga yang lebih dari harga eceran tertinggi Rp 17.500 per tabung isi 3 kg," ujar Gus Irawan.

 

Hasil paparan PT. Pertamina, pada bulan Januari, suplai LPG di wilayah Banjarmasin normal dengan realisasi rata-rata harian, yaitu sebanyak 19.600 tabung. Penambahan suplai juga telah dilakukan pada Januari 2019 sebanyak tiga tahap hingga 25.760 tabung untuk wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan Banjar. Terutama di Banjarmasin, suplai telah ditambah sebanyak 12.320 tabung atau 63 persen dari realisasi normal rata-rata harian.

 

Operasi pasar juga dilakukan Pertamina di beberapa kelurahan/desa dengan menyediakan total 50.400 tabung dengan rincian di Kota Banjarmasin sebanyak 20.720 tabung, Kabupaten Banjar 13.440 tabung, Kota Banjarbaru 6.720 tabung, dan Kabupaten Barito Kuala 9.520 tabung. Di wilayah Kota Banjarmasin, terdapat 11 agen dan 517 pangkalan yang siap penuhi kebutuhan LPG masyarakat. 

 

Untuk mengantisipasi adanya penimbunan LPG 3 Kg di masyarakat dan pemerataan, di Kalsel diberlakukan mekanisme pembelian LPG 3 kg, yaitu satu orang berhak membawa maksimal dua tabung dengan menukarkan kupon atau menunjukkan fotokopi KTP dan KK. Mekanisme ini diberlakukan sejak akhir 2018. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...